Kamis, 20 Juni 2013
Dampak Kenaikan Harga BBM Bagi Rakyat Kecil Sangat Mengerikan
yang akan diberlakukan mulai 1 april 2012. Dalam pandangan mahasiswa, harga bbm tidak boleh dinaikkan, karena kenaikan harga bbm akan berdampak luas di masyarakat. Dari beberapa pengamatan di lapangan, setidaknya ada beberapa dampak penting atas kenaikan harga bbm ini. Pertama, kenaikan harga bbm memicu naiknya harga bahan pokok dan kebutuhan manusia. Baru ada kabar bbm mau naik saja harga barang barang langsung dinaikkan. Sehingga bahaya kelaparan dan kurang gizi pun mengancam pada rakyat kecil, mereka bisa kesulitan dalam memperoleh bahan pokok akibat tak memiliki uang cukup. Bagi keluarga pas pasan yang memiliki bayi dalam pertumbuhan, tak akan mampu membeli susu akibat harga naik berlipat lipat. Dampak kenaikan harga bbm yang kedua adalah akan muncul pengangguran baru dalam jumlah lebih besar. Kalaupun tersedia lapangan kerja mungkin upah yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Para pengusaha terpaksa memangkas dan menurunkan gaji karyawan akibat tingginya biaya produksi. Terus apakah kenaikan harga bbm berdampak pada para PNS, polisi, ABRI, Dokter, dan aparatur pemerintah lainnya? Tidak, mereka tak akan terlalu merasakan dampak kenaikan harga bbm di negeri ini. Dokter misalnya, selain telah menerima gaji resmi dari pemerintah dan berbagai tunjangan, ia juga bisa membuka praktek di rumah, doker pemerintah tak akan terkena dampak apapun akibat kenaikan harga bbm. Begitu juga dengan aparatur pemerintah lain, mereka telah diberi jaminan keamanan dalam masalah financial dari pemerintah. Anggota DPR, pusat dan daerah pun tak akan terlalu merasakan dampak kenaikan harga bbm. Mereka adalah segelintir manusia yang tetap bisa aman dari pengaruh buruk kenaikan harga bbm. Mereka adalah manusia manusia yang dibayar oleh rakyat, mereka digaji dari harta yang diberikan oleh rakyat, tapi mengapa kebijakan mereka menyengsarakan rakyat
Arus Besar Liberalisme
Sebelum sidang paripurna DPR yang
berakhir dini hari (31/3) menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),
banyak polemik di masyarakat. Diskusi itu umumnya datang dari para tokoh yang
berdebat tentang sebuah kebijakan yang, mau tidak mau, harus ditempuh karena kenaikan
harga minyak dunia, subsidi salah sasaran, anggaran yang hampir bangkrut,
perkiraan inflasi, kenaikan harga-harga, dan topik-topik "elite"
lainnya.
Orientasi perdebatan seperti itu berakibat pada minimnya perhatian akan penderitaan rakyat sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Celoteh pejabat yang menyatakan pencabutan subsidi harus dilakukan demi perlindungan terhadap rakyat kecil sama sekali bukan merupakan hiburan yang bisa menghapus bayangan rakyat banyak atas penderitaan baru yang segera mereka alami (untung kenaikan ditunda). Alih-alih menjelaskan tentang argumentasi mengapa subsidi harus dicabut, justru rakyat semakin kehilangan kepercayaan pada seluruh penyelenggara negeri ini. Mereka kerap membohongi di balik kata-kata "untuk melindungi rakyat." Padahal sesungguhnya rakyat kecil sedang diseret ke arus besar liberalisme.
Para penguasa seperti sudah kehilangan kesanggupan menjadikan negeri ini aman dan nyaman bagi penghuninya. Para elite justru menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perahan untuk kepentingan diri dan kekuasaannya sendiri. Korupsi semakin marak dengan berbagai modus. Berbagai kejahatan perampokan uang negara semakin mudah disaksikan sebagai pertunjukan sehari-hari. Dalam panggung lain, derajat penderitaan rakyat semakin meningkat. Kita hidup di negeri salah urus!
Yang paling utama dalam kebijakan kenaikan harga BBM adalah penderitaan rakyat. Karena itu, cukup menyedihkan bila hal tersebut hanya direspons sporadis dengan pemberian bantuan langsung tunai. Bantuan tunai itu, sebagaimana pengalaman selama ini, bukan merupakan petunjuk yang baik bahwa negara ini melindungi rakyatnya. Bantuan juga bukan upaya keras pemerintah mengentaskan rakyat dari penderitaan.
Kesibukan pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan langsung sering dapat dibaca semata-mata sebagai upaya pengalihan perhatian dari masalah besar yang melilit negara selama ini, misalnya hilangnya kemampuan negara melindungi rakyat kecil karena negeri ini dikelola secara tidak mandiri. Dalam situasi itu, aparat penyelenggara negara yang memiliki mental buruk justru memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan sendiri.
Para politisi bekerja bukan untuk kebaikan masayarakat umum, melainkan hanya untuk keselamatan dan kesejahteran diri mereka masing-masing. Walaupun semuanya berlindung di balik demi kepentingan rakyat, dalam kenyataannya yang paling sering menjadi korban adalah rakyat pula. Derajat kemiskinan sebagian rakyat semakin parah kendatipun beberapa dari mereka telah disantuni subsidi BBM beberapa saat lalu. Rakyat tetaplah menjadi objek penderita.
Orientasi perdebatan seperti itu berakibat pada minimnya perhatian akan penderitaan rakyat sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Celoteh pejabat yang menyatakan pencabutan subsidi harus dilakukan demi perlindungan terhadap rakyat kecil sama sekali bukan merupakan hiburan yang bisa menghapus bayangan rakyat banyak atas penderitaan baru yang segera mereka alami (untung kenaikan ditunda). Alih-alih menjelaskan tentang argumentasi mengapa subsidi harus dicabut, justru rakyat semakin kehilangan kepercayaan pada seluruh penyelenggara negeri ini. Mereka kerap membohongi di balik kata-kata "untuk melindungi rakyat." Padahal sesungguhnya rakyat kecil sedang diseret ke arus besar liberalisme.
Para penguasa seperti sudah kehilangan kesanggupan menjadikan negeri ini aman dan nyaman bagi penghuninya. Para elite justru menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perahan untuk kepentingan diri dan kekuasaannya sendiri. Korupsi semakin marak dengan berbagai modus. Berbagai kejahatan perampokan uang negara semakin mudah disaksikan sebagai pertunjukan sehari-hari. Dalam panggung lain, derajat penderitaan rakyat semakin meningkat. Kita hidup di negeri salah urus!
Yang paling utama dalam kebijakan kenaikan harga BBM adalah penderitaan rakyat. Karena itu, cukup menyedihkan bila hal tersebut hanya direspons sporadis dengan pemberian bantuan langsung tunai. Bantuan tunai itu, sebagaimana pengalaman selama ini, bukan merupakan petunjuk yang baik bahwa negara ini melindungi rakyatnya. Bantuan juga bukan upaya keras pemerintah mengentaskan rakyat dari penderitaan.
Kesibukan pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan langsung sering dapat dibaca semata-mata sebagai upaya pengalihan perhatian dari masalah besar yang melilit negara selama ini, misalnya hilangnya kemampuan negara melindungi rakyat kecil karena negeri ini dikelola secara tidak mandiri. Dalam situasi itu, aparat penyelenggara negara yang memiliki mental buruk justru memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan sendiri.
Para politisi bekerja bukan untuk kebaikan masayarakat umum, melainkan hanya untuk keselamatan dan kesejahteran diri mereka masing-masing. Walaupun semuanya berlindung di balik demi kepentingan rakyat, dalam kenyataannya yang paling sering menjadi korban adalah rakyat pula. Derajat kemiskinan sebagian rakyat semakin parah kendatipun beberapa dari mereka telah disantuni subsidi BBM beberapa saat lalu. Rakyat tetaplah menjadi objek penderita.
Tanpa disadari, keberpihakan penguasa pada pasar bebas yang tertuang dalam berbagai kebijakan merupakan sumber petaka utama rakyat. Sumber daya alam yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran bersama dan kepentingan publik, kenyataannya tidak demikian. Kebijakan ekonomi lebih berpihak pada pasar, dan semua sumber alam dikuasai lingkaran kekuasaan yang berselingkuh dengan pasar.
Kualitas kehidupan manusia Indonesia belum bisa dikatakan lebih baik. Di sisi lain, pemerintah terus mendera dengan berbagai kebijakan yang memberatkan dari waktu ke waktu. Situasi itu sebenarnya menunjukkan kepanikan pemerintah dalam mengurus negeri. Hal itu sekaligus menepis semua pidato manis pemerintah yang menyatakan setiap kebijakan kenaikan harga BBM dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan rakyat miskin. Tambahan orang miskin akibat kebijakan kenaikan harga BBM justru tidak pernah disadari.
Atas dasar pengurangan subsidi, negara selalu mengorbankan rakyatnya dan menjadikan mereka kambing hitam. Kebijakan BBM selalu menjadi opsi utama. Dalam setiap kebijakan BBM, yang sulit dilakukan pemerintah ialah berempati pada kesusahan rakyat. Karena itulah meskipun terdapat berbagai argumen yang sangat ilmiah dan rasional tentang alasan menaikkan harga BBM, rakyat tetap tidak bisa menerima.
Meskipun alasan pemerintah sangat logis, yakni beratnya menyangga subsidi BBM, karena itu perlu diturunkan dari tahun ke tahun, alasan menaikkan BBM itu hanya berpreferensi pada kepentingan pemerintah. Rasa empati pada kalangan rakyat kecil tidaklah terlalu menjadi urusan. Jadi, bukanlah kebijakan menaikkan harga BBM itu yang salah secara teoretis, melainkan kelalaian pemerintah memberi peluang meningkatkan ekonomi rakyat. Itulah yang salah secara teoretis dan praktis.
Masalah utama rakyat kecil bukan hanya kenaikan harga BBM, melainkan juga melambungnya harga-harga yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan. Sering terdengar jeritan rakyat, "Gaji tetap, harga meningkat." Inilah secuil "derita rakyat" itu.
Problem BBM selalu membawa konskuensi beratnya beban hidup masyarakat, apalagi jumlah pengangguran diperkirakan bertambah. Demikian pula dengan angka kemiskinan. Di sisi lain, terdapat ketidakjelasan orientasi pemerintahan dalam pemulihan ekonomi. Beban berat selalu di pihak rakyat, sementara keuntungan tetap diraih para penguasa. Begitu hidup sebagai orang miskin di negeri yang penuh dengan penderitaan ini!
KESIMPULAN
Dari ketiga berita yang telah kami
ambil maka dapat kami simpulkan bahwa Kenaikan BBM akan berdampak pada rakyat
kecil karena bahan-bahan pokok akan naik. Hal ini dikarenakan BBM salah satu
keperluan untuk transportasi barang dan jasa yang ada maka dari itu biaya
operasional akan naik dan bahan-bahan pokok yang menggunakan pajak operasional
tersebutpun akan ikut naik, namun dengan melihat kondisi yang ada kenaikan BBM
mempengaruhi setiap perusahaan yang ada dan perusahaan-perusahaan di Indonesia
menetapkan walaupun kenaikan BBM masih ditunda tetapi mereka tetap akan
menaikkan tarif kendaraan umum.Oleh karena itu, biaya pengangkutan
barang-barangpun secara otomatis akan ikut naik. Apabila bahan-bahan pokok
tidak dinaikkan maka perusahaan akan terancam gulung tikar, tentu saja hal ini
sangat dikhawatirkan oleh setiap pengusaha bahan-bahan pokok. Tidak hanya
pengusaha yang mengkhawatirkan melainkan para rakyat kecil juga mengkhawatirkan
nasib mereka yang sengsara karena penghasilan yang didapat tidak seberapa dan
tidak naik tersebut harus membeli bahan-bahan pokok yang notabennya akan naik.
Oleh karena itu, presiden dan para menteri harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijana
atau keringanan untuk rakyat kecil. Yang dimaksud kami keringanannya adalah
bantuan seperti BLP lebih didominasikan dirinci untuk rakyat kecil yang memang
membutuhkannya. Karena mereka sangat berkehidupan dengan minim dan bantuan
adalah sesuatu yang dapat membantu mereka untuk melegakan keadaan hidup mereka.
Jadi, dengan adanya bantuan dan keringanan yang didapat rakyat bisa menjalani
hidupnya dengan sedikit tenang juga membuat rakyat kecil semakin bekerja keras
untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
DAFTAR PUSTAKA:
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar