Jumat, 28 Juni 2013
Jatah BLSM Tidak Merata
CISARUA (GM) - Kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) belum sepenuhnya dinikmati warga miskin Kabupaten Bandung Barat (KBB). Seperti di Desa Kertawangi, Cisarua, Kec. Lembang, sejumlah warga terlebih wanita jompo tidak menerima kartu pengambilan BLSM, sehingga mereka tidak bisa mencairkan uang sebesar Rp 300 ribu ke kantor pos terdekat.
Dua warga yang mengaku belum menerima BLSM, yakni Ny. Omoh (84) serta
Ny. Ati (59).
Keduanya hanya bisa melihat warga lain berduyun-duyun mendatangi kantor pos untuk mengambil uang. "Ema mah teu kabere kartu, jadi we ngan lalajo," kata perempuan sebatangkara ini dengan tatapan kosong, Rabu (26/6).
Omoh sudah lama hidup menjanda. Ia tidak punya penghasilan tetap, dan hanya mengandalkan pemberian warga lain. Sehingga ketika pemerintah meluncurkan program BLSM, ia sangat menyambut gembira. Namun apa mau mau dikata, harapannya belum terwujud sehingga Omoh untuk sementara harus gigit jari. "Percuma aya pembagian duit ti pamarentah oge mun teu adil mah," ucap Omoh.
Demikian pula dengan Ny. Ati, janda tiga anak ini belum terdaftar sebagai calon penerima BLSM. Ia pun tidak tahu harus mengadukan kondisi tersebut kepada siapa, karena selama ini dirinya merasa hidup dalam kesusahan. "Teu acan aya di Pak RW atanapi ti desa nu masihkeun kartu. Emang naon syaratna mun tiasa kenging kartu teh?" kata Ati.
Sekalipun nanti ia akan mendapat kartu BLSM, Ati menyatakan beban hidupnya tetap akan berat. Sebab, harga sembako malah ikut naik sehingga uang yang nanti diberikan belum tentu cukup menutupi kebutuhan dapur. "Cekap naon nya artos sakitu ku opatan jeung barudak. Mending harga beas wae murahkeun, eta lumayan ngaringankeun," ujarnya.
Pembagian BLSM yang hanya berlangsung selama empat bulan itu dinilai cuma sebagai iming-iming kepada rakyat miskin. Hal itu disampaikan tokoh pemuda Cisarua, Yana. Menurutnya, harga sembako yang melambung terus mencekik rakyat miskin. Pembagian BLSM yang tidak merata menimbulkan kecemburuan.
"Tak sedikit warga yang tidak bisa mencairkan BLSM, terutama orang jompo. Di kita, program pemerintah lainnya seperti beras miskin (raskin) juga tidak dapat dinikmati setiap saat, dan harga beras yang terjangkau bagi masyarakat kecil dinilai tidak membantu mengingat kualitasnya jelek. Mending pemerintah mikir bagaimana sembako bisa murah," ujarnya.
Tidak dilibatkan
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dinakertransos KBB, Neni Handayani yang dihubungi secara terpisah mengungkapkan, Pemkab Bandung Barat sama sekali tidak dilibatkan dalam program BLSM. Penentuan warga yang berhak menerima BLSM berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan distribusi kartu serta pencairan bantuan ditangani kantor pos.
"Bahkan kita juga tidak memperoleh tembusan daftar nama penerima BLSM, sehingga ketika warga melakukan protes, sulit melakukan pengecekan, terlebih mengakomodasi keinginan warga. Kita hanya bertugas memonitor pelaksanaan saja," bebernya.
Ia menyatakan, hal tersebut sudah sesuai dengan aturan dari Menteri Dalam Negeri, bahwa pemkab hanya sebatas pengawas, tidak terlibat langsung dalam pembagian. Meski demikian, Neni tak memungkiri pembagian salah sasaran ada saja di KBB. "Bisa saja terjadi, karena itu 'kan mengacu pada data 2012. Jadi, mungkin ada yang sekarang tidak terdata lagi," imbuhnya.
Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait seperti kantor pos, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan camat mengenai proses pendistribusian. "Kita belum bisa lakukan evaluasi tentang monitoring, karena kita akan bahas dulu soal permasalahan di lapangan," tuturnya.
Keduanya hanya bisa melihat warga lain berduyun-duyun mendatangi kantor pos untuk mengambil uang. "Ema mah teu kabere kartu, jadi we ngan lalajo," kata perempuan sebatangkara ini dengan tatapan kosong, Rabu (26/6).
Omoh sudah lama hidup menjanda. Ia tidak punya penghasilan tetap, dan hanya mengandalkan pemberian warga lain. Sehingga ketika pemerintah meluncurkan program BLSM, ia sangat menyambut gembira. Namun apa mau mau dikata, harapannya belum terwujud sehingga Omoh untuk sementara harus gigit jari. "Percuma aya pembagian duit ti pamarentah oge mun teu adil mah," ucap Omoh.
Demikian pula dengan Ny. Ati, janda tiga anak ini belum terdaftar sebagai calon penerima BLSM. Ia pun tidak tahu harus mengadukan kondisi tersebut kepada siapa, karena selama ini dirinya merasa hidup dalam kesusahan. "Teu acan aya di Pak RW atanapi ti desa nu masihkeun kartu. Emang naon syaratna mun tiasa kenging kartu teh?" kata Ati.
Sekalipun nanti ia akan mendapat kartu BLSM, Ati menyatakan beban hidupnya tetap akan berat. Sebab, harga sembako malah ikut naik sehingga uang yang nanti diberikan belum tentu cukup menutupi kebutuhan dapur. "Cekap naon nya artos sakitu ku opatan jeung barudak. Mending harga beas wae murahkeun, eta lumayan ngaringankeun," ujarnya.
Pembagian BLSM yang hanya berlangsung selama empat bulan itu dinilai cuma sebagai iming-iming kepada rakyat miskin. Hal itu disampaikan tokoh pemuda Cisarua, Yana. Menurutnya, harga sembako yang melambung terus mencekik rakyat miskin. Pembagian BLSM yang tidak merata menimbulkan kecemburuan.
"Tak sedikit warga yang tidak bisa mencairkan BLSM, terutama orang jompo. Di kita, program pemerintah lainnya seperti beras miskin (raskin) juga tidak dapat dinikmati setiap saat, dan harga beras yang terjangkau bagi masyarakat kecil dinilai tidak membantu mengingat kualitasnya jelek. Mending pemerintah mikir bagaimana sembako bisa murah," ujarnya.
Tidak dilibatkan
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dinakertransos KBB, Neni Handayani yang dihubungi secara terpisah mengungkapkan, Pemkab Bandung Barat sama sekali tidak dilibatkan dalam program BLSM. Penentuan warga yang berhak menerima BLSM berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan distribusi kartu serta pencairan bantuan ditangani kantor pos.
"Bahkan kita juga tidak memperoleh tembusan daftar nama penerima BLSM, sehingga ketika warga melakukan protes, sulit melakukan pengecekan, terlebih mengakomodasi keinginan warga. Kita hanya bertugas memonitor pelaksanaan saja," bebernya.
Ia menyatakan, hal tersebut sudah sesuai dengan aturan dari Menteri Dalam Negeri, bahwa pemkab hanya sebatas pengawas, tidak terlibat langsung dalam pembagian. Meski demikian, Neni tak memungkiri pembagian salah sasaran ada saja di KBB. "Bisa saja terjadi, karena itu 'kan mengacu pada data 2012. Jadi, mungkin ada yang sekarang tidak terdata lagi," imbuhnya.
Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait seperti kantor pos, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan camat mengenai proses pendistribusian. "Kita belum bisa lakukan evaluasi tentang monitoring, karena kita akan bahas dulu soal permasalahan di lapangan," tuturnya.
Sumber:
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar